Dalam seminar ini menghadarikan narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum Dr. Rosmini, SH., MH, Harry Setya Nugraha, SH., MH, dan Akademisi Fakultas Syariah IAIN Samarinda Dr. H. Murjani, SH., MH, yang menyampaikan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai MPR dapat diatur dengan undang-undang. Pengaturan lebih lanjut mengenai MPR yang dapat diatur dengan undang-undang bukan hanya pengaturan mengenai kedudukan MPR semata, tetapi juga kewenangannya. Oleh karena itu, UUD 1945 membuka ruang terhadap pengaturan kewenangan MPR, yang bertujuan untuk mencapai konsistensi visi dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Yang saat ini dibutuhkan bangsa Indonesia dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional adalah konsistensi visi. Oleh sebab itu perlu adanya penataan wewenang MPR itu sendiri sebagai lembaga negara.